UKS Tak Sekedar Pelengkap

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) terkadang hanya dipandang sebelah mata. Ada yang menganggap hanya sekedar pelengkap sekolah. Juga tak banyak mendapat perhatian untuk dihidupkan. Sedikit saja sekolah yang punya perhatian terhadap ujung tombak kesehatan di sekolah ini.

UKS selayaknya menjadi ujung tombak gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah. Berperan aktif melatih dan membiasakan anak didik untuk hidup bersih dan sehat. Tentunya dengan melibatkan seluruh komponen sekolah.

Untuk optimalisasi peran dan fungsi UKS, Wali Kota Palopo H Muhammad Judas Amir, memberikan perhatian besar terhadap masalah kesehatan di sekolah. Wali kota bahkan telah berencana untuk menyulap UKS menjadi Puskesmas mini, khususnya sekolah yang punya siswa cukup banyak.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo, Yunus SPd MSi, mengaku telah memberikan instruksi agar sekolah bisa menghidupkan UKS. Menurutnya, memang penting menghidupkan UKS, sehingga anak didik di sekolah tersebut diajar sejak dini bagaimana hidup besih dan sehat.

Sementara itu, salah satu sekolah yang telah mengoptimalkan peran dan fungsi UKS di sekolahnya adalah SMAN 3 Palopo. Bahkan, SMAN unggulan ini telah menerapkan Puskesmas mini sejak setahun lalu.

Kepala SMAN 3 Palopo, Muhammad Arsyad SPd, saat ditemui, menjelaskan, jika sekolahnya memang memberikan perhatian besar untuk menghidupkan UKS. Salah satu buktinya, SMAN 3 Palopo telah punya tenaga medis khusus bertugas di UKS.

"Program UKS kita sudah ada tenaga medis yang standby. Jadi begitu ada yang sakit, langsung ditangani perawat. UKS kita sudah seperti Puskesmas mini. Ada satu orang perawat, namanya Rahma AMd.Kep. Sudah setahun jalan," terangnya.

Ia mengaku, dengan optimalnya peranan UKS, sekolah merasa sangat terbantu. Sebab jika ada siswa yang sakit, maka guru tidak lagi susah mengurusnya, karena ada UKS yang langsung menanganinya.

"Selain menangani siswa dan guru sakit pada batas tertentu, UKS juga melakukan promosi hidup bersih dan sehat. Promosi bersih lingkungan, sekaligus menjadi petugas kesehatan," jelasnya.

Selain SMAN 3 Palopo, juga ada SDN 44 Rampoang yang punya perhatian terhadap UKS. Bahkan, sekolah ini pernah menjadi juara lomba UKS tingkat kota, dan diutus mewakili Kota Palopo di tingkat provinsi 2015 lalu.

Kepala SDN 44 Rampoang, Sri Umiyati, SPd.I., MPdI., menuturkan, sejak 2015 lalu, saat juara tingkat kota, sampai saat ini UKS di sekolahnya terus dihidupkan. Meski masih terbatas, namun menurutnya, sekolahnya tetap mengoptimalkan peran dan fungsi UKS.

"UKS kami diketuai guru olahraga, Yospina SPd. Kami menyediakan obat standar sesuai dengan yang dibolehkan, seperti perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)," ujarnya.

Sri mengungkapkan, UKS di sekolahnya, ada sejumlah perlengkapan medis yang disediakan. Diantaranya ada timbangan, alat tes mata, mengukur tinggi, alat periksa tekanan darah otomatis, alat periksa suhu badan (termometer), dan peralatan lainnya.

"Jadi kalau ada guru atau murid yang mau cek darah atau suhu badan, kita cek sendiri. Kebetulan juga ada beberapa murid kami telah dilatih menjadi dokter cilik," jelasnya.

Ia juga bercerita, saat penilaian lomba UKS, ada beberapa kriteria yang dinilai, salah satunya harus ada apotek hidup, lingkungan bersih, sekolah sehat, dan masih banyak kriteria penilaiannya.

Salah satu yang dilakukan sehingga juara adalah pelibatan semua komponen sekolah. Jadi semua yang ada di sekolah ikut menghidupkan UKS. (***)

Disclaimer: Tulisan ini dimuat di Majalah SAHABAT KITA, edisi Mei 2016.

read more...

Jatah 100 Ton Beras Gratis untuk Pemda

Catatan Redaksi 

Setiap Pemerintah Daerah (Pemda) mendapat jatah 100 ton beras gratis dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Jatah tersebut diberikan setiap tahun yang bisa digunakan untuk keperluan pemerintah secara cuma-cuma.

Kabulog Sub Divre Palopo, Abdul Hamid Madjid, membeberkan jatah 100 ton beras tersebut. Menurutnya, jatah tersebut bisa digunakan semau pemda setempat. Tapi biasanya digunakan untuk keperluan bantuan kepada warga yang membutuhkan, tertimpa bencana, dan keperluan lain.

Kalau ada kebutuhan beras pemda, bisa mengajukan untuk meminta jatahnya yang sampai 100 ton gratis.

Namun, belakangan ini, jatah beras tersebut jarang yang terbuka ke publik penggunaannya. Entah dikemanakan jatah beras tersebut. Padahal, jatah ini bisa digunakan untuk warga yang benar-benar kesulitan dan tak tak tercukupi beras miskin (raskin).

Jatah beras ini patut dipertanyakan penyalurannya. Sebab tidak setiap tahun ada bencana yang memerlukan beras sebanyak itu. Apalagi, jika beras 100 ton tersebut diuangkan, nilainya terbilang cukup besar. Jika harga beras Rp10.000 per kg dikali 100.000 kg, maka bisa mencapai Rp1 miliar.

Jatah ini jarang terpantau masyarakat. Sehingga rawan diselewengkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Semoga selama ini jatah tersebut dimanfaatkan dengan baik, sesuai peruntukannya.

Untuk stok beras saat ini mencapai 8.888 ton cadangan Bulog. Diprediksi Bulog, stok ini bisa bertahan hingga enam bulan kedepan. Apalagi masih ada potensi yang bisa terserap sampai 5000 ton bulan ini. (***)

read more...

Kalahkan Nafsu Lewat Puasa

Catatan Redaksi. 

Saat Rasulullah SAW pulang dari perang badar, sahabat menyebutnya kalau perang badar lah yang perang besar. Namun Rasulullah SAW menganggap jika perang badar tersebut masih terbilang perang kecil.

Para sahabat pun heran dan bertanya, apakah masih akan ada perang yang lebih besar dan berat dari perang badar ini? Lalu Rasulullah menjawab, perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu.

"Kita baru kembali dari satu peperangan yang kecil untuk memasuki peperangan yang lebih besar. Sahabat terkejut dan bertanya, "Peperangan apakah itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, Peperangan melawan hawa nafsu." (Riwayat Al Baihaqi)

Dalam sebuah hikayat diceritakan, makhluk bernama nafsu tak terkalahkan. Nafsu saat diuji, ia dipukul baja sampai remuk. Namun saat itu nafsu kembali bangkit. Ia kemudian direndam ke dalam bejana berisi minyak mendidik, namun nafsu tetap bertahan.

Nafsu kemudian dipanggal dalam api berkobar selama bertahun-tahun, namun tetap bertahan dan kembali bangkit untuk melawan. Sang nafsu kemudian dikurung dan tak diberi makan dan minum. Saat itulah, nafsu mengalah dan tak mampu lagi melawan.

Nafsu ternyata tidak berdaya dengan rasa lapar. Ia baru akan tunduk dan patuh setelah lapar. Untuk itu, Tuhan mewajibkan hambanya untuk berpuasa, karena dengan puasa, nafsu akan tunduk.

Namun demikian, tunduk tidaknya nafsu kita tergantung seberapa kuat kita melawan godaan yang ada. Semoga tahun ini kita mampu menjadi pemenang dalam memerangi hawa nafsu kita sendiri. Semoga. (***)

read more...

Tradisi Minggu Ceria

Acara bakar ikan di empang, 22/05/2016. 

Minggu ceria. Sebuah tradisi bagi sebagian besar umat Muslim di Indonesia, yang memanfaatkan liburan akhir pekan pada hari Minggu terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan.

Kebiasaan ini biasanya digunakan untuk berwisata atau tamasyah dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Tradisi ini sebenarnya dilakukan untuk menikmati makan siang di hari libur terakhir sebelum puasa. Sebab kalau sudah masuk bulan puasa, umat muslim sudah tidak ada lagi kesempatan makan siang bersama.

Dinamakan minggu ceria, mungkin karena pekan itu umat muslim gembira karena segera memasuki bulan suci Ramadan. Ini bisa termasuk salah satu bentuk keceriaan atau kegembiraan menyambut bulan Ramadan.

Sebab Allah sudah menjanjikan, siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya.

Namun yang perlu direnungi, cara kita meluapkan keceriaan ini, jangan sampai keluar dari syariat yang telah diatur agama. Sebab keceriaan di minggu ceria bisa menjadi pelebur dosa, tapi tak jarang juga menjadi sumber dosa.

Pekan ini, kita sudah mulai memasuki minggu ceria ini. Semoga keceriaan ini bernilai ibadah dan menjadi pelebur kesalahan. Sehingga Ramadan kita temui dengan hati yang suci dan bersih. (***)

read more...

Tenaga Sukarela, Buah Simalakama

Edisi perawat. 

Tenaga sukarela mulai ramai di kantor-kantor pemerintahan setelah iming-iming tenaga honorer kategori I (K1) diangkat menjadi PNS benar-benar terwujud.

Setidaknya, ada dua hal yang membuat mereka mau bekerja sebagai tenaga sukarela. Pertama karena harapan besar diangkat menjadi CPNS, seperti tenaga honorer K1 dan sebagian K2.

Kedua, karena gengsi. Ada kebanggaan tersendiri bagi mereka kalau mengenakan seragam kantor. Ada juga hanya untuk mengisi waktu luang supaya tidak disebut pengangguran. Selain gengsi diri sendiri, juga untuk gengsi keluarga, minimal anaknya lulus kuliah tidak menganggur.

Tenaga sukarela, sebenarnya ibarat buah simalakama. Simalakama bagi pemerintah dan simalakama bagi yang bersangkutan. Kehadiran mereka di kantor-kantor, sangat membantu pemerintah, sebab nyatanya mereka lah yang paling ulet bekerja melayani masyarakat.

Namun di sisi lain, tenaga mereka butuh dihargai dengan honor untuk kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, tidak ada alokasi anggaran untuk mereka. Karena memang mereka suka dan rela bekerja tanpa mengharapkan upah.

Para tenaga sukarela tidak bisa menuntut banyak, Karena memang komitmen awal tidak ada honor untuknya, dan berjanji mengikuti aturan kantor.

Bekerja sebagai tenaga sukarela sebenarnya yang paling banyak diuntungkan adalah pemerintah dan yang sudah jadi PNS, karena mereka lah yang bekerja lebih banyak dibanding para PNS yang mendapat gaji dari pemerintah.

Dalam satu daerah, ada ribuan tenaga sukarela. Jika mereka mogok, maka pasti akan berdampak pada pelayanan. Tapi apakah mereka hanya butuh iming-iming diangkat menjadi CPNS? Sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan, tapi bagaimana mereka diberi solusi agar tidak hanya berkutat sebagai sukarela. Solusi itu bisa dalam bentuk pembinaan berwirausaha.

Pemerintah saat ini sepertinya sudah harus memikirkan nasib mereka dengan tidak memberi harapan untuk diangkat menjadi PNS. Sebab masih banyak pilihan pekerjaan di luar sana yang lebih menjanjikan. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyatnya bekerja tanpa digaji, sebab itu sama saja menjajah mereka. (****)

read more...

Mengenal Sekilas Tari Pajaga LiLi

Sampul Media Duta. 

Pesan Kebersamaan, Dipakai untuk Suka Cita

Masyarakat Tana Luwu, memiliki banyak budaya, salah satunya adalah tari pajaga lili. Tari ini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan nasional sebagai budaya Tana Luwu.

Laporan: Ilham Syam

Kedatuan Luwu, merupakan salah satu kerajaan tertua di nusantara. Sebuah kerajaan yang dulunya memiliki wilayah Toraja dan Luwu Raya (Sulawesi Selatan), Kolaka (Sulawesi Tenggara), dan sampai Poso (Sulawesi Tengah).

Wilayah asal sureq terpanjang dunia, I La Galigo, ini punya banyak budaya. Kerajaan yang membawahi 12 anak suku dan memiliki 9 bahasa ini, juga sangat kental dengan budaya tiap-tiap suku atau wilayah. Budaya yang masih sering ditampilkan dalam kegiatan-kegiatan di Tana Luwu ini adalah tari jaga lili.

Dari penuturan Maddika Bua, Andi Syaifuddin Kaddiraja, tari pajaga lili pada hakekatnya adalah tarian milik rakyat. Tarian ini dimainkan oleh pemuda dan pemudi.

Tarian yang sudah berabad-abad ini juga merupakan salah satu tarian tertua di Tana Luwu. Tarian ini sudah ada sejak era Sawerigading.

"Tari pajaga lili ini sudah ada sejak era Sarewigading. Tari pajaga lili berarti milik masyarakat. Tari pajaga lili biasa dimainkan rakyat biasa. Tarian ini ditarikan rakyat Luwu, baik ketika sebelum berperang, sesudah kembali dari perang, dan pada acara pesta panen," jelas Amddika Bua.

Menurutnya, tarian ini dipersembahkan untuk rakyat. Tarian ini digunakan untuk penyambutan dan senda gurau para pemuda dan rakyat Luwu pada zaman lampau.

Mantan anggota DPRD Luwu ini menjelaskan, tarian jaga lili ini hanya berkonsep satu lantai, dengan bentuk melingkar yang gerakannya dimulai dari kanan ke kiri. Gerakan tarian jaga lili ini terkonsep dari gerakan alam, yang memilki makna ajakan kebersamaan.

"Konsep gerakan tarian pajaga lili ini lahir dari gerakan alam. Makna keseluruhan tarian ini adalah ajakan untuk besatu," ungkap Andi Syaifuddin.

Maddika Bua juga menjelaskan, tarian pajaga lili ini masuk dalam tarian hiburan. Jadi tarian ini semata-mata hanya untuk hiburan rakyat Luwu pada masanya.

"Tarian pajaga lili ini tersebar di beberapa wilayah di Tana Luwu, seperti Rongkong, Bastem, Pamona, Ulusalu, dan Padoe. Tarian pajaga lili ini di setiap daerah, memiliki prinsip yang sama. Cuma yang membedakan karakter wilayah masing-masing," jelasnya. (rmd/il/up)

read more...

Adakah 'Juru Kunci' Pada Pilkada Lutra dan Lutim?

Juru kunci. 

PALOPO, MD - Dukungan elit politik atau seorang figur pada pesta demokrasi, telah terbukti mampu membawa dampak yang sangat besar terhadap kemenangan pasangan calon yang didukungnya. Bahkan kemenangan itu mampu menumbangkan prediksi dan hasil survei.

Salah satu peristiwa penting dalam dukungan penuh elit politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terjadi di Kota Makassar pada 2013 silam.
Dimana dukungan penuh mantan Wali Kota Makassar dua periode, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), mampu membawa pasangan calon Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Samsurizal Syam (DIA), sebagai pemenang.
Paket DIA ini mampu menang satu putaran dari 10 pasangan calon yang bertarung. Pasangan DIA meraih suara sebanyak 182.484 atau 31,18 persen. Kemenangan dengan satu putaran ini adalah rekor baru, dengan pasangan yang lumayan sangat banyak.
IAS memang disebut-sebut sebagai juru kunci kemenangan paket DIA saat itu. Betapa tidak, IAS mampu menekuk dengan kemenangan telak dari para figur mumpuni, seperti mantan Wakil Wali Kota Makassar, pasangan IAS, Supomo Guntur. Juga adik Gubernur Sulsel, yakni Irman Yasin Limpo, dan politisi nasional dari PKS, Tamsil Linrung.
Lalu apakah dukungan elit politik juga akan berdampak besar terhadap kemenangan pasangan calon Bupati di Luwu Utara (Lutra) dan Luwu Timur (Lutim)?
Dalam dunia politik, diyakini pertarungan pada Pilkada bukan hanya pertarungan pasangan calon, tapi juga pertarungan elit politik yang mempunyai pengaruh di wilayah itu.
Salah satu elit politik yang punya pengaruh besar adalah para mantan bupati. Apalagi, saat menjabat, tidak ada cacat yang ditemukan dan muncul ke permukaan. Tentunya mereka punya basis massa dan gerbong pemilih yang riil.
Untuk di Kabupaten Lutra, Luthfi A Mutty, adalah salah seorang figur yang cukup berpengaruh. Ia adalah mantan Bupati Lutra dua periode.
Sementara untuk Lutim, Andi Hatta Marakarma, juga elit politik yang masih punya kharisma besar di Lutim. Sebab selama menjabat Bupati Lutim dua periode ini, figurnya masih didengar oleh masyarakat.
Bedanya, Luthfi sudah satu periode menjadi bupati telah lewat. Sementara Andi Hatta, periode kepemimpinannya baru saja berakhir. Kedudukan Andi Hatta sangat mirip dengan IAS di Makassar.
Pengamat politik dari Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Kasmad Kamal, belum lama ini, menuturkan, jika dukungan elit politik tersebut diyakininya akan membawa dampak besar. Asalkan, para elit itu betul-betul all out, seperti yang dilakukan IAS pada Pilwakot Makassar lalu.
"Harus dipahami, bahwa dalam dunia politik, pertarungan dalam Pilkada bukan hanya pertarungan pasangan calon peserta Pilkada, tapi juga pertarungan antar elit politik dan elit ekonomi," tandasnya.
Figur Andi Hatta di Lutim dan Luthfi di Lutra, kata dia, adalah contoh elit politik yang dimaksud. Menurutnya, hal itu jelas pengaruhnya sangat besar. Sebab mereka akan membawa gerbong pemilihnya pada calon yang didukungnya.
Apalagi kapasitas yang dimiliki Andi Hatta dan Luthfi tidak kalah dengan figur Ilham Arif Sirajuddin di Makassar, yang berhasil memenangkan Pilwalkot Makassar beberapa tahun lalu.
"Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kedua figur ini, Andi Hatta dan Luthfi all out bekerja memenangkan calon yang didukungnya, seperti yang dilakukan figur Ilham pada Pilwalkot Makassar," tutupnya.
LUTRA, PERTARUNGAN INCUMBENT
Pilkada Lutra diprediksi akan berlangsung sengit. Pasalnya, hanya dua pasangan calon, yakni pasangan Arifin Junaidi-Abdullah Rahim (JUARA) dan Indah Putri Indriani-Thahar Rum (PINTAR).
Arjuna, sapaan akrab Arifin Junaidi, adalah calon petahana. Sementara calon wakilnya, Abdullah Rahim adalah politisi PKS yang memiliki massa militan.
Sementara Indah Putri adalah mantan wakil bupati berpasangan dengan Arjuna. Ini tentunya punya gerbong massa tersendiri. Sedangkan wakilnya, Moh Thahar Rum, adalah wakil ketua DPRD Lutra. Pasangan ini adalah masing-masing politisi Partai Gerindra.
Meski Arjuna adalah calon petahana, namun Indah memiliki dukungan penuh dari mantan bupati Lutra dua periode sebelumnya, Luthfi A Mutty. Anggota DPR RI dari Partai Nasdem ini membawa gerbong pemilihnya dan gerbong Partai Nasdem.
Pada beberapa kesempatan Luthfi menyebutkan, dirinya akan all out memenangkan pasangan yang didukungnya. Dirinya menegaskan, rekomendasi usungan Nasdem diberikan kepada paket PINTAR, karena hasil surveinya yang tinggi. Sehingga dirinya yakin kemenangan akan ada di pihaknya.
"Saya akan all out. Ini adalah komitmen kami dan Nasdem untuk menang, khususnya di Lutra dan Lutim," ujarnya.
Sementara itu, Indah Putri, mengaku, dukungan Luthfi tersebut sangat berarti dan besar pengaruhnya. Namun demikian, ia mengaku, pihaknya tidak akan terbuai. Pihaknya tetap kerja keras untuk kemenangan di Pilkada Lutra ini.
Indah juga menegaskan, dirinya maju sebagai calon bupati, semata-mata ingin berbuat lebih banyak lagi di Lutra. Menurutnya, tidak ada sama sekali niat untuk 'balas dendam' terhadap bupati.
"Orang bilang, kewenangan wakil itu hanya sampai di leher. Tapi kami tidak. Tidak ada niat kami balas dendam. Saya benar-benar hanya ingin berbuat lebih banyak lagi untuk Lutra," tandasnya.
Calon Bupati Lutra, Arifin Junaidi, dalam beberapa kesempatan, menegaskan, pihaknya sangat menghargai sikap seseorang. Untuk itu, dirinya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap dirinya.
ANDI HATTA DI LUTIM
Pasangan Nur Husain-Esra Lamban (NH-EL) di Pilkada Lutim mendapat anugerah tersendiri. Pasalnya, Andi Hatta Marakarma, lebih memilih NH-EL dibanding wakilnya dulu, yang juga kini mencalonkan sebagai bupati, Thorig Husler.
Andi Hatta Marakarma secara tegas menyatakan diri, siap all out memenangkan NH-El untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya.
Bupati Luwu Timur dua periode telah menyatakan kesiapan dirinya untuk memenangkan pasangan Nur Husain dan Esra Lamban di pilkada yang akan dihelat pada 9 Desember 2015, mendatang.
Dukungan tersebut terlihat di saat bupati dua periode ini juga terlihat hadir pada saat pendaftaran paket Nur Husain dan Esra Lamban di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pada sejumlah pertemuan para tokoh masyarakat.
Bukan hanya Andi Hatta, tapi gerbong Partai Golkar yang tidak mengusung pasangan calon, juga mengikut mendukung NH-EL. Andi Hatta Marakarma, yang juga ketua Partai Golkar Luwu Timur, telah menginstruksikan agar kader, pengurus, dan simpatisan, untuk memilih dan all out memenangkan pasangan NH-EL.
Calon Bupati Luwu Timur periode 2015-2020, Nur Husain, mengaku tidak menyangka kalau Andi Hatta Marakarma telah menyatakan dukungan ke dirinya. Dengan adanya dukungan tersebut, kata Nur, merupakan kehormatan besar terhadap dirinya secara pribadi, keluarga, kerabat, sahabat dan tim pemenangan Nur Husain dan Esra Lamban.
Nur Husain juga mengaku akan melanjutkan pembangunan yang saat ini sudah dibangun selama 12 tahun pada masa kepemimpinan Andi Hatta Marakarma.
"Kerja keras Andi Hatta dalam membangun daerah ini selama 12 tahun sangat nyata dan dirasakan oleh masyarakat mulai dari pelosok desa, sehingga pemimpin baru kedepan, perlu menghargai dan meneruskan pembangunan yang sudah ada," ungkap Nur Husain.
Namun demikian, Pasangan Calon Bupati Thorig Husler, tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab ia juga mendapat dukungan penuh dari Anggota DPR RI Luthfi A Mutty dan sejumlah tokoh dan elit politik lainnya. Lagi pula, elektabilitas Husler juga masih cukup besar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Konsultan Politik, Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir, menilai gerakan politik yang dilakukan Andi Hatta Marakarma mampu merubah konstalasi politik yang ada di Kabupaten Luwu Timur (Lutim). Sebab menurutnya, setiap dirinya mendukung salah satu pasangan calon, dirinya sudah yakin akan menang dalam pertarungan itu.
Sejak terbentuknya Kabupaten Lutim, kata Suwandi, Andi Hatta selalu sukses dalam mendukung calon, baik Pilgub, maupun Pileg dan tentunya di level Pemilukada ini, bantuan Andi Hatta merupakan kekuatan besar untuk pasangan Nur Husain dan Esra Lamban.
Menurutnya, Thorig Husler yang selama ini selalu unggul dalam survei perlu menata secara baik gerakan politiknya, sebab dukungan Andi Hatta ke Nur Husain akan menyita energi Thorig untuk mempertahankan keunggulannya dari Nur Husain.
“Dukungan Bupati membuat arah pergerakan suara ditingkat SKPD dan jajaran PNS akan lebih besar ke Nur Husain dan tentu jaringan tim dan relawan Bupati juga akan beralih bergerak untuk Nur Husain,” tandasnya.
Dikatakannya, pada Pilkada Luwu Timur hingga Agustus 2015, elektabilitas Thorig Husler masih mengungguli Nur Husain cukup jauh, tapi itu bisa berubah dengan Bupati mendukung Nur Husain.
Walau begitu, tergantung kerja – kerja politik Nur Husain dan Thorig Husler dalam meyakinkan masyarakat Lutim, sebab dukungan tokoh harus disertai kerja politik yang rill untuk dapat memenangkan pertarungan. (tim)

Media Duta edisi September 2015

read more...

Semoga Bukan Sekedar Gertak Sambal

Ilustrasi pembongkaran bangunan-

DPRD: Pemkot Harus Berani Bongkar Bangunan Melanggar, Distarcip Siap Eksekusi

PALOPO, MD - Bangunan di sejumlah titik di Kota Palopo disebut-sebut banyak yang melanggar. Baik melanggar garis sempadan, bahkan ada yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo telah menegaskan akan menindak tegas bangunan melanggar itu, dengan cara membongkar paksa.

Pemkot pun ditantang berani dan tegas bertindak dalam menertibkan bangunan melanggar tersebut. Tidak hanya sekedar gertak sambal, yang hanya pedis tanpa eksekusi. Jika ada yang ditemukan dan terbukti melanggar, maka pemkot harus berani membongkar bangunan tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai, banyaknya bangunan yang melanggar garis sempadan, disebabkan kelalaian dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Palopo. Untuk itu, Distarcip diharapkan lebih tegas dan disiplin terhadap pemberian izin dan pengawasan bangunan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palopo, Hamka Pasau, saat ditemui media ini, menuturkan, pada dasarnya, banyaknya bangunan yang tidak tertata serta melanggar sempadan, sebab kelalain dari Dinas Tata Ruang. Untuk itu, ia meminta agar polisi bangunan lebih maksimal bekerja.
"Untuk apa itu polisi bangunan ada, kalau kerja mereka tidak maksimal. Mereka itu kan digaji dan gaji mereka itu dari APBD," tandas legislator PKB ini.
Hamka Pasau menambahkan, polisi bangunan yang ada di Distarcip itu jangan hanya tinggal di kantor duduk, tapi turun ke lapangan dan mencari tahu dimana ada masyarakat yang membangun dan menanyakan izinnya.
"Kenapa polisi bangunan itu kinerjanya tidak maksimal. Apa alasannya? Kalau polisi bangunan itu tidak bisa kerja, lebih baik dibubarkan saja," ungkapnya.
Hamka menantang, agar pemkot lebih tegas dalam penegakan aturan pendirian bangunan ini. Legislator dua periode ini berharap, agar pemkot menindak tegas siapapun yang melanggar.
Ketua Komisi II DPRD Kota Palopo, Bakri Tahir, mengatakan terkait masalah bangunan melanggar, mengaku pihaknya telah bersurat ke Wali Kota Palopo terkait adanya bangunan yang melanggar sempadan.
"Yang harus mengambil keputusan terkait bangunan yang melanggar garissempadan itu adalah wali kota. Kami sudah menyurat ke wali kota melalui Dinas Tata Ruang soal itu," kata Bakri Tahir.
Dirinya juga menuturkan jika sebelumya, Sekda Kota Palopo, Kepolisian, TNI dan Dinas Tata Ruang telah melakukan pertemuan tentang bangunan yang melanggar sempadan jalan. Hasil dari pertemuan tersebut adalah, jika bangunan di itu harus dieksekusi.
Bangunan yang telah melanggar perda Kota Palopo itu, selain tidak memiliki memiliki IMB, juga tidak memiliki sertifikat kepemilikan.
Bakri Tahir menyebutkan, salah satu dari mereka ada yang berani melanggar, karena mereka memengang statmen wali kota yang mengatakan 'cepat-mi selesaikan itu bangunanmu, supaya capat kau masuki.'
Selain memegang statmen wali kota, lanjut politisi PAN ini, pemilik bangunan itu juga mengambil dasar dari beberapa bangunan yang juga melanggar sempadan jalan.
Bakri membenarkan, jika Distarcip Kota Palopo sebernanya telah menegur pemilik bangunan dan itu telah sesuai dengan prosedur. Selain diberikan teguran, pihak dari Discarcip juga telah menyampaikan konsekwensinya kepada pemilik bangunan jika bangunan tersebut akan dieksekusi.
SIAP MEMBONGKAR
Keberanian dan ketegasan Pemkot Palopo dalam menindak tegas bangunan yang melanggar harus segera dibuktikan. Sehingga efek dari ketegasan tersebut, bisa meminimalisir munculnya bangunan liar kedepan.
Kadistarcip Kota Palopo, Ir Natse I Chalid, kepada media ini menegaskan, pihaknya akan menindak tegas bangunan melanggar.
"Ada bangunan yang melanggar di Songka, sudah sejak awal pembangunannya kami tegur. Sudah kami tegur beberapa kali, baik melalui lisan, maupun tulisan. Tapi tetap saja dilanjutkan. Sampai sekarang kami belum bongkar, karena pembongkaran itu dilakukan tim terpadu, seperti Satpol PP, bagian hukum, dan polisi," jelasnya.
Natser menyebutkan, saat ini pihaknya telah memberi kesempatan untuk membongkar sendiri bangunan itu selama 18 hari. Kalau tidak, maka tim yang akan membongkarnya.
"Tim terpadu ini tinggal menunggu SK Wali Kota Palopo. Kalau sudah ada itu, maka kami siap mengeksekusi. Sebab bangunan tersebut melanggar banyak hal, mulai dari tidak ada IMB, melanggar garis sempadan jalan, sungai, dan jembatan," tandasnya.
Ia mengaku, pihaknya siap memberikan contoh penindakan tegas terhadap bangunan yang melanggar. Natser mengaku, dirinya menyadari, kalau tidak ditindak tegas, maka akan muncul bangunan liar lainnya di kemudian hari.
"Sekarang ini, saya mau memberikan contoh tindakan tegas dengan membongkar bangunan melanggar, di Songka. Saya yakin, kalau itu sudah dilakukan, maka orang tidak akan berani lagi membangun tanpa IMB. Itu bisa menjadi contoh tindakan tegas pemkot," katanya.
Dikatakannya, selama Palopo sudah menjadi daerah otonom, belum pernah ada tindakan pembongkaran bangunan melanggar. Makanya, Natser ingin ada tindakan tegas itu dilakukan di eranya memimpin Distarcip. "Pembongkaran dilakukan hanya saat masih kotip, namun setelah itu, Palopo jadi kota otonom, tidak pernah lagi. Untuk itu, saya akan memulai tindakan tegas itu lagi," tegasnya lagi.
Namun demikian, Natser mengaku, saat ini belum ada standar operasional pelaksanaan (SOP) pembongkaran. Ia mengaku, saat ini baru digodok masalah Ranperda penyidik PNS, salah satunya mengatur masalah itu.
Selain itu, Natser juga mengaku, bukan hanya bangunan yang aa di Songka, tapi semua bangunan yang melanggar, termasuk bangunan yang tidak sesuai IMB, akan ditertibkan.
"Nanti semuanya tidak akan ada yang tersisa. Akan kami tertibkan semua," tegasnya.
MENGENAL GARIS SEMPADAN DAN SANKSI
Sekedar diketahui, dikutip dari berbagai sumber, Garis Sempadan merupakan batas dinding terluar bangunan pada satu lahan. Penetapannya diatur oleh pemerintah setempat dalam Rencana Detail Tata Ruang. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 13.
Garis Sempadan ini menetapkan jarak antara jalan dengan bangunan terluar atau lebih dikenal dengan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Ada pula Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang mengatur jarak antara satu bangunan ke bangunan lain.
Tidak semua wilayah di suatu daerah memiliki besaran GSJ yang sama. Hal ini tergantung dari kelas jalan dan lokasinya. Ada wilayah yang mengeluarkan GSJ sebesar 0, seperti di daerah-daerah perniagaan yang bangunannya rapat dengan jalan. Akan tetapi, di wilayah perumahan, hampir tidak ada GSB 0.
Sedangkan, GSB juga menetapkan jarak terdekat bangunan dengan bangunan lain. Akan tetapi, karena semakin sedikit lahan yang ada, semakin banyak wilayah yang menetapkan garis sempadan antar bangunan sebesar 0. Hal ini membuat Anda dapat mendirikan bangunan menempel dengan dinding tetangga.
Sementara untuk Garis Sempadan Sungai, tidak hanya terhadap bangunan dan jalan. Ada pula peraturan yang menetapkan jarak dengan sungai atau yang lebih dikenal dengan Garis Sempadan Sungai (GSS). Hal ini berhubungan dengan keselamatan dan lingkungan.
Bangunan yang terletak berbatasan langsung dengan sungai akan lebih berpotensi terkena bahaya longsor. Itu karena tanah di pinggiran sungai yang tidak keras dan struktur bangunan merusak tanah tersebut.
Jadi, jika ada yang menganggap aturan Garis Sempadan Sungai, maka sebaiknya pikirkanlah lagi. Garis Sempadan Sungai ditetapkan pemerintah dengan pertimbangan keselamatan pemilik bangunan.
Bagaimana Jika Dilanggar? Setiap pelanggaran tentu akan ada konsekuensinya. Dikutip dari laman Majalah Asri, Jika melanggar peraturan ini, ada berbagai sanksi yang akan diberikan, termasuk sanksi administratif dan sanksi denda. Menurut Undang-Undang No. 28 pasal 45, sanksi terbagi menjadi beberapa tahapan.
Ada beberapa tahap sanksi administratif yang diberikan. Yang pertama adalah peringatan tertulis. Jika tidak ada tindakan dari pemilik bangunan, pekerjaan pembangunan akan diberhentikan sementara, dan izin mendirikan bangunan dicabut.
Jika tetap tidak taat pada peraturan, pihak berwenang akan mencabut IMB dan membekukan sertifikat laik fungsi. Sanksi administratif yang terakhir adalah pembongkaran bangunan.
Ada pula sanksi denda yang akan dikenakan kepada pemilik bangunan. Sanksinya sebesar 10 persen dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
Selain itu, ada juga hukuman yang lebih serius, yaitu penjara. Aturan ini tertuang dalam pasal 46. Pidana penjara dan denda untuk oknum yang melanggar GSB bisa dikenakan bila mengakibatkan kerugian harta benda, kecelakaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, atau menghilangkan nyawa orang lain. (us/up)

Media Duta Edisi September 2015

read more...

Menyembelih Sifat Rakus

Ilustrasi-

Salah satu penyebab utama seseorang melakukan korupsi adalah karena kerakusan. Ia rakus terhadap harta dan jabatan. Tidak puas dengan apa yang dimiliki.

Kerakusan dan ketamakan membawa banyak kaum dan orang menjadi binasa. Untuk itu, pada momen hari raya idul adha atau idul qurban, disunatkan menyembelih hewan qurban.

Guru besar UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhanis memaknai, penyembelihan hewan qurban itu sebagai simbol penyembelihan sifat kebinatangan pada diri manusia. Salah satu sifat utama binatang adalah rakus.

Jika tidak mampu menyembelih hewan qurban, maka yang utama adalah menyembelih sifat kebinatangan itu, terutama sifat kerakusan diri kita.
Pada momen ini, hampir semua pejabat berusaha menyembelih hewan qurban. Namun yang menjadi pertanyaan, apa mereka berqurban semata-mata karena Allah SWT, atau hanya untuk maksud lain. Terlepas dari situ, langkah untuk berqurban patut diapresiasi dibanding orang yang mampu tapi enggan mengorbankan sedikit hartanya.

Melalui edisi ini, redaksi tabloid Media Duta Express ingin menyampaikan harapan kami, terkait momen idul qurban ini, semoga mampu membawa perubahan besar bagi kita dan daerah. Hal itu bisa terjadi jika semua pemangku kepentingan mampu memaknai penyembelihan hewan qurban itu. Sehingga mereka berusaha menyembelih sifat rakus dan tamak, yang menjadi biang pungutan liar, penyunatan anggaran, mencari fee proyek, dan mental rakus lainnya.

Semoga kita semua mampu memperbaiki diri. Bukan hanya pada momen-momen tertentu, tapi setiap saat berusaha melakukan yang terbaik. Edisi ini kami berharap, agar apa yang kami sajikan mampu menginspirasi kita untuk lebih baik lagi.

Kekeliruan yang kita lakukan, akan sangat elok kiranya bisa saling mengingatkan dengan cara yang lebih santun. Bukan malah mengingatkan dan mengoreksi dengan cara yang kurang baik. Jika ada kekeliruan, kami mohon maaf. Kami juga terimakasih yang sebesar-besarnya bagi mitra yang selalu menjaga kemitraan itu dengan baik. Semoga ini menjadi jalan kebaikan bagi kita. Selamat idul adha 1436 H/2015 M. Selamat membaca. (****)

Tajuk/Salam Redaksi Tabloid Media Duta edisi September 2015

read more...

Menanti Koruptor 'Bernyanyi'; Kajari Baru Fokus Penyelesaian Kasus 'Warisan'

PALOPO, MD - Era kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo, Daru Tri Sadono, menyisakan banyak kasus korupsi yang sampai saat ini belum selesai. Kini kepemimpinan Kejari Palopo telah berganti. Harapan besar masyarakat, kasus-kasus korupsi bisa diberantas di kota berjuluk Idaman ini.

Kasus warisan dari Kajari sebelumnya, yang ditangani Daru, diketahui tidak ada yang selesai. Untuk itu, peralihan kepemimpinan Kajari Palopo ini diharapkan membawa angin segar terhadap pemberantasan korupsi di kota berdimensi religi ini.
Sejumlah kasus korupsi yang diketahui telah terkesan berlarut-larut diantaranya kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo tahun 2013.
Kemudian ada juga kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 dan 2013, yang sampai saat ini juga belum tuntas. Selain itu, ada juga kasus KPU, pembangunan gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, yang saat ini sudah bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
Kajari Palopo yang baru, Muchamad Muhadjir, saat ditemui Media Duta Express di ruang kerjanya, belum lama ini, menuturkan, sejumlah kasus warisan atau kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR), akan berusaha diselesaikan.
"Saat ini kami fokus kepada kasus yang menjadi PR saat ini, di samping tetap merespon informasi dugaan korupsi baru, baik yang kami temukan sendiri, ataupun laporan dari masyarakat," tandasnya.
Menurutnya, sejumlah kasus yang tengah berjalan saat ini, berusaha untuk diselesaikan satu per satu. Ia mengaku, pihaknya akan fokus pada kasus yang telah ada.
"Kasus yang ada, akan terus kita proses sampai selesai. Semua pihak yang mempunyai indikasi dan bukti kuat keterlibatannya dalam kasus yang tengah kami tangani, akan kita periksa. Kita akan selesaikan satu per satu. Biarkan mereka yang sudah dijerat 'bernyanyi' sendiri. Sehingga kita tidak susah lagi repot-repot mencari bukti-bukti dan pengakuan. Jadi kita tunggu ada yang bisa bernyanyi," imbuhnya.
Soal masalah kasus Alkes RSUD, Muhadjir menuturkan, saat ini pihaknya masih terbentur dari hasil pemeriksaan BPK. Untuk itu, pihaknya berusaha untuk meminta kepada BPKP Sulsel untuk dibantu menghitung kerugian negara.
"Sampai saat ini belum ada hasil audit soal kerugian negara dari BPK. Jadi saat ini, kami berusaha untuk meminta kepada BPKP Sulsel saja. Semoga ini cepat ada hasilnya," harapnya.
Untuk diketahui, khusus kasus Alkes RSUD, Kejari telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK), Kristopel, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saweringading, berinisial Rd dan seorang distributor sebagai tersangka.
Dana Alkes itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana dikucurkan sebanyak Rp29 miliar dan Rp9 miliar lebih diduga diselewengkan. Selain Rd seorang rekanan asal Jakarta juga berstatus tersangka.
Dalam kasus yang diduga mengakibatkan kerugian negara Rp9 miliar lebih ini, penyidik sudah memeriksa kurang lebih 16 saksi untuk dimintai keterangan.
Ada spesifikasi dalam pengadaan Alkes yang tidak sesuai dalam kontrak, sehingga menimbulkan kerugian negara. Pada awalnya pemenang tender pengadaan Alkes ini adalah PT Elang Perkasa Indo Sakti (EPIS).
Direktur Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara, Andreas Tandi Lodi, SH, mendukung penuh langkah Kejari dalam menuntaskan kasus-kasus yang ada. Namun demikian, ia juga mewanti-wanti agar tidak melupakan pengusutan sejumlah dugaan korupsi yang ada.
"Saya mendukung penuh penuntasan kasus dugaan korupsi. Sejumlah kasus yang masih mengendap harus ditindaklanjuti dan segera diselesaikan. Jangan diendapkan. Harus ada kejelasan. Kalau memang layak, lanjutkankan ke tahap berikutnya, atau kalau memang tidak punya bukti kuat, keluarkan saja SP3 atau hentikan penyelidikan," tandasnya.

KASUS BARU
Kajari Palopo, Muchmad Muhadjir, mengaku, saat ini sudah ada sejumlah kasus baru yang pada tahap pengumpulan bahan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), terhadap kasus yang dilaporkan tersebut.
Diantara kasus baru yang telah ada laporannya adalah kasus Polasri, pengadaan dan pembuatan kompos, kasus mobiler Disdik, dan kasus pelatihan pelaut.
"Dugaan kasus korupsi ini baru kami terima. Ada memang beberapa kasus. Tapi semuanya masih tahap pulbaket dan puldata. Semuanya akan kita terus telusuri," ujarnya.
Dikatakannya, kasus ditangani di Kejari Palopo termasuk banyak, belum lagi masalah kasus pidana umum, sementara jumlah penyidik di Kejari masih sangat minim.
"Kendala kita di sini juga adalah, kurangnya penyidik kita. Sementara banyak kasus yang kita tangani. Belum lagi kalau harus ke Makassar untuk menghadiri sidang. Sehingga kami tidak mampu menyelesaikan dengan cepat kasus yang ada, karena keterbatasan tenaga penyidik," ujarnya.
Muhadjir menyebutkan, khusus untuk laporan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pembuatan kompos, yang anggarannya sampai Rp800 juta per kelompok, saat ini telah ditindaklanjuti. Namun, dalam laporan itu, ada banyak data yang tidak tepat.
"Kami sudah meminta keterangan kepada ketua kelompok yang dilaporkan menerima bantuan itu. Tapi ternyata salah orang. Dari pengakuannya, bukan dia yang menerima," ujarnya.
Ia mengaku, pihaknya juga telah meminta keterangan ke instansi terkait. "Bidang yang menangani bantuan itu, juga sudah kami mintai keterangan. Namun sampai saat ini belum sampai menemukan indikasi pelanggaran. Sebab dari segi laporan pertanggungjawaban bantuan, semuanya lengkap. Tapi kami akan cek langsung ke lapangan," bebernya. (tim)

read more...