Instalasi PDAM tak Kunjung Difungsikan

Laporan : Abd Rauf - Wahyudi Yunus

Menelusuri instalasi PDAM Kota Palopo yang berlokasi di Bambalu, yang terdapat di lokasi permandian alam, Kelurahan Battang Barat sampai sekarang tak kunjung juga difungsikan. Ada apa? Pertanyaan itu sampai saat ini tak juga terjawab. Pada hal pembangunan infrastrukturnya sudah lama selesai.

Lokasinya sekitar 20 kilometer dari Kota Palopo, dengan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit. Di sepanjang jalan, nampak jejeran pipa yang telah tersusun rapi. Pipa besi itu dimaksudkan untuk mengalirkan air bersih ke dalam kota, untuk dinikmati bersama. Dari proyek PDAM itulah yang diharapkan menjadi semacam pahlawan pemberi air kehidupan di tengah susahnya mendapatkan air bersih di kota ini.

Di ujung pipa berdiameter besar itu, terdapat bak penampungan dan penyaringan untuk mendapatkan air bersih. Di sebelah kanan sungai, terdapat bangunan yang di depannya bertuliskan PLTMH Bambalu, Dinas Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kota Palopo.

Proyek triliunan yang berlokasi di Kecamatan Wara Barat ini nampak dari luar baik-baik saja. Hanya tidak terurus, sehingga terlihat sedikit rusak. Bak penampungan dan penyaringan air nampak dari luar tak ada masalah. Entah bangunan atau alatnya yang bermasalah. Hanya saja terlihat pagar yang sudah terhambur. Pipa yang sebagian sudah berkarat. Dan bendungan yang makin lama makin terkikis derasnya air Bambalu. Jika tidak terurus dan terfungsikan, tinggal menunggu robohnya.

Jika dilihat dari segi kualitas air di sungai itu, orang yang mungkin jarang menikmati bersih dan segarnya air pegunungan, akan mengamuk untuk segera difungsikan PLTMH itu. Karena dengan difungsikannya proyek itu, maka otomatis, air dari sana dapat dinikmati orang banyak.

Apalagi air PAM sekarang di kota ini, belum begitu bersih, jika di bandingkan dengan air sungai Bambalu. Sehingga masyarakat Palopo patutlah mempertanyakan proyek PLTMH tersebut. Kenapa sampai sekarang belum juga difungsikan? Apa ada unsur korupsi di dalam pembangunannya? Karena jika tidak ada kesalahan dan penyimpangan dalam pembangunannya, tidak mungkinlah sampai sekarang belum juga berfungsi. Kalau pihak pemerintah berkilah, tidak ada masalah besar, hanya persoalan teknis. Lalu mengapa? Kita hanya bisa berharap segera berfungsi. Persoalan penyimpangan, itu urusan hukum. (*)