Tawaran Solusi Konflik Antar Kelompok di Lutra; Polisi Harus Tegas, Ini Bukti Kegagalan Bupati

* Legislator Hanura Prihatin Konflik Antar Kelompok
Polisi Harus Tegas, Bukti Kegagalan Bupati

Wahyuddin M Nur

Konflik antar warga di wilayah Luwu Raya, khususnya di Luwu Utara (Lutra), kian hari kian memprihatinkan. Ada sedikitnya 14 titik yang sering bentrok. Hampir setiap hari terjadi tawuran atau konflik antar kelompok. Konflik antar warga ini sudah berlangsung lama. Namun belakangan ini, semakin marak terjadi dan memprihatinkan. Namun sayangnya, belum ada solusi yang dapat meredam konflik tersebut.
Melihat kondisi tersebut, yang saat ini terus membara di sejumlah titik di Luwu Utara, anggota DPRD Provinsi Sulsel, Wahyuddin M Nur, mengaku prihatin dengan masalah yang ada di daerah pemilihannya (dapil).
Ia mengaku, hal ini harus mendapat perhatian serius dari semua kalangan, khususnya dari pihak aparat keamanan dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lutra.
Menurutnya, solusi yang paling sakti untuk meredam konflik adalah ketegasan penegak hukum dalam menjalankan proses hukum yang ada.
"Polisi harus tegas dalam menjalankan proses hukum kepada semua pelaku bentrok atau tawuran. Jangan melihat siapa dia. Meski dia keluarga pejabat atau siapapun itu, harus ditindak tegas. Harus menjalani proses hukum sampai ke pengadilan," ujarnya.
Sebab, lanjut legislator Partai Hanura ini, jika ini diproses sesuai dengan hukum tanpa ada kenal kompromi, maka konflik ini akan terkikis. Sebab para pelakunya sudah diamankan.
"Saat ini, kalau Kapolres mengaku telah melakukan tindakan tegas dengan perintah tembak ditempat, pertanyaan sekarang adalah sudah berapa pelaku bentrok ini diproses hukum sampai ke pengadilan," tandasnya.
Mantan anggota DPRD Palopo ini mengaku, jika semua pelaku bentrok ini, terutama para provokatornya, harusnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sebab ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Bentrok ini berdampak kepada aktifitas masyarakat menjadi terganggu, utamanya jika tawuran terjadi di jalan poros.
Ini berdampak besar bukan hanya terhadap perekonomian, tapi punya efek domino atau multiplier effect.
Untuk itu, lanjut ketua DPC Partai Hanura Palopo ini, bagi Pemkab Lutra harus memberikan perhatian serius. Maraknya konflik antar kelompok yang berujung tawuran ini, juga menjadi bukti Pemkab, utamanya bupati, gagal memimpin daerahnya. Sebab tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada masyarakatnya.
"Saya rasa, ini adalah bagian dari kegagalan bupati. Jadi saya berpendapat, jika hal ini terus menerus berlanjut, bupati tidak pantas lagi maju di Pilkada Lutra selanjutnya," tandasnya.
Mengenai penyebab dari maraknya bentrok antar kelompok ini, Wahyuddin mengaku jika hal itu belum jelas. Masih samar. Masih perlu pengkajian untuk mencari masalah utamanya.
"Masih perlu kita kaji, apakah karena persoalan banyaknya pemuda yang menganggur, atau karena masalah miras, dan atau sebab lain," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolres Lutra, AKBP Hery Marwanto SH, mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik di Lutra. Namun hingga kini belum juga redam. Menurutnya, hal ini sudah menjadi culture masyarakat. Sehingga sangat sulit diberantas.
Sementara Bupati Lutra Arifin Junaidi, pernah menegaskan jika camat dan lurah yang daerahnya tak bisa meredam konflik, diancam akan dicopot dari jabatannya. Sementara bagi kades akan ditinjau ulang. Ia juga sudah merasa gerah akan maraknya bentrok di wilayahnya. Arjuna juga telah meminta kepada polisi agar pelaku bentrok ditembak ditempat saja.
Diantara konflik di Luwu Utara adalah antara, warga Desa Pongko, Luwu dengan warga Desa Pompaniki, Lutra. Desa Buangi/Tarue dengan Warga Trapedo Jaya/Salulaiya, di Kecamatan Sabbang.
Antara Warga Desa Salulemo/Padang dengan Warga Desa Baebunta/Kariango, di Kecamatan Baebunta. Dan masih banyak lagi titik atau lokasi bentrok yang sering terjadi. (*)