Tukin Kemenag Memanas

Rasa kesal dilontarkan salah seorang staf Bimbingan Agama Islam (Bimmas) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar. Dengan wajah yang tampak kesal dan kecewa, saat ditemui Media Duta, di Kantor Kemenag Makassar, belum lama ini, ia menuturkan masalah yang dialaminya.

Ia mengaku kesal karena tunjangan kinerja (tukin) yang harusnya masuk ke kantong pribadinya, terpaksa tidak sampai. Sebab, tunjangannya dipotong di bendahara sekitar Rp200 ribu. Padahal tukin tersebut baru pertama kali diterimanya, termasuk pegawai lain. Jumlah tukin itu dibayar satu kali selama enam bulan pada akhir 2014 lalu.
Dengan nada kesal, ia mengaku, tidak tahu menahu alasan pemotongan tukin tersebut. Mimik suara tampak jelas jika ia sangat kecewa, makanya ia mempertanyakan masalah ini.
"Alasan pemotongan untuk tunjangan kinerja ini tidak jelas. Tidak pernah ada penjelasan terkait hal itu. Adapun alasan yang beredar dari mulut ke mulut, dipotong karena alasan untuk bayar listrik. Kalau ini alasannya, sangat tidak masuk akal," tandasnya.
Anehnya lagi, staf yang enggan dikorankan namanya ini, menuturkan, pemotongan tukin ini hanya berlaku bagi pegawai yang ada di seksi Bimmas sampai ke KUA. "Pemotongan yang saya dengar dari rekan-rekan di Bimmas bervariasi. Mulai dari Rp200 ribu sampai Rp500 ribu," bebernya.
Karena merasa haknya dirampas, maka ia memberanikan diri untuk mempertanyakan masalah ini ke pimpinan. Ia mengaku pernah mengkritisi masalah ini. Namun, saat ini dirinya telah dipindahkan. "Mungkin salah satu alasan saya dimutasi karena saya pernah mengkritisi masalah ini," tandasnya.
Masalah yang dikemukakan staf Kemenag tersebut, membuat tim Media Duta tertarik untuk menelusurinya. Beberapa hari kemudian, tim lalu menemui sejumlah pegawai di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Makassar.
Tim kemudian memilih KUA Kecamatan Makassar untuk mempertanyakan masalah yang ada di Kemenag. Di sana tim memperoleh tambahan informasi. Disebutkan, jika selain pemotongan tukin, ada juga dugaan pemotongan biaya Alat Tulis Kantor (ATK) di KUA tersebut.
Ia juga membenarkan adanya pemotongan tukin untuk para pegawai di seksi Bimmas. Menurutnya, alasan pemotongan tukin juga tidak jelas apa alasannya. Namun informasi yang didapat juga untuk bayar listrik.
Saat ditemui Media Duta, di KUA Makassar, ia mengaku jika memang banyak masalah. Dengan muka santai dan nada yang cukup pelan, ia menyebutkan beberapa masalah. Ia membeberkan jika memang banyak masalah pasca pergantian Kepala Kemenag ini. Hanya saja, pegawai dalam internal Kemenag seakan bungkam. Mereka taku bersuara.
"Sebenarnya ada beberapa masalah. Tapi tidak ada yang berani bicara terus terang. Mereka mengeluh tapi takut. Kalau saya sudah tidak ada masalah, karena sudah mau pensiun. Sudah tidak ada beban," bebernya.
Saat berbincang-bincang, sambil diselingi bahasa bugis, ia juga menyebutkan jika ada pemotongan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Ada beberapa persen yang dipotong. "Ada juga pemotongan SPPD beberapa persen. Tapi saya tidak tahu jelas berapa, orang keuangan yang tau itu," ceritanya lagi.
Media Duta sempat bercerit panjang lebar soal masalah tilep menilep di Kemenag Makassar, dan juga diselingi beberapa masalah lain untuk menghidupkan suasana. Dengan mata menatap keluar ruangan, sumber ini menuturkan berbagai uneg-unegnya. Ia juga menyebutkan, jika pernah lain jumlahnya yang ditandatangani, lain jumlah yang diterima.
Setelah sempat berbincang sekitar 15 menit, Media Duta kemudian pamit untuk pulang. Tim kemudian mengolah iformasi masalah tersebut.
Belum puas informasi itu, Media Duta beberapa hari kemudian, mengunjungi KUA Tamalanrea. Saat sampai di salah satu ruangan di KAU tersebut, pegawai yang ditemui di sana menyambut dengan ramah. Tim kemudian memulai percakapan dengan memperkenalkan diri. Setelah perkenalan, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tersebut.
Namun saat mendengar pertanyaan dari Media Duta, sumber tersebut tampak ragu menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Ia mengaku tidak tahu pasti masalah tersebut. Ia hanya menyebut, jika kemungkinan yang mengetahui pasti masalah itu adalah orang keuangan.
Saat ditanya masalah ada kabar beredar jika alasan adanya dugaan pemotongan tukin, karena untuk dipakai pembayaran listrik kantor Kemenag, ia menyebut, jika mungkin saja dana untuk listrik yang disiapkan tidak cukup karena listrik belakangan ini, tiap bulan mengalami kenaikan.
"Kalau untuk pembayaran listrik, bisa saja, mungkin karena listrik naik, sehingga anggaran tidak sesuai dengan yang telah dianggarkan," katanya, dengan nada yang datar, dan mimik ragu.
Namun ia mengaku, jika baru beberapa hari itu, pernah inspektorat melakukan pertemuan, yang membahas masalah tunjangan kinerja tersebut, yang harus ditransfer ke rekening pegawai bersangkutan.
Setelah berbincang-bincang beberapa menit, karena tampak ragu menjawab pertanyaan, Media Duta kemudian mengalihkan pembicaraan. Selang beberapa menit berlalu, Media Duta kemudian meninggalkan kantor tersebut.
Guna mendapatkan berita yang berimbang, tim berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Kemenag Makassar,Drs H Isman Nurdin, SAg, MA, namun menurut penjelasan staf Kemenag, jika Kepala Kemenag melaksanakan ibdah umrah. Sehingga tidak bisa dihubungi.

REAKSI KAKANWIL KEMENAG SULSEL
Melihat masalah adanya dugaan praktek tilep menilep di Kemenag Makassar, Media Duta menyampaikan masalah ini kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Sulsel, H Gazali Suyuti. Mantan Rektor III UIN Alauddin Makassar ini mengaku akan menindak tegas bawahannya jika memang benar terjadi, ada pemotongan hak pegawai di lingkup Kemenag Makassar tersebut.
"Saya sarankan agar dicek dulu kebenarannya kepada bendahara. Apakah benar ada pemotongan atau tidak. Kalau benar ada, untuk apa? Apa alasannya. Ini perlu supaya berimbang," sarannya.
Namun jika benar ada tanpa ada alasan yang benar, dan tidak sesuai aturan, ia berjanji akan menindak dengan tegas siapa saja yang terlibat dalam masalah itu.

PENJELASAN BENDAHARA
Saat dikonfirmasi persoalan tunjangan kinerja yang memanas di internal pegawai Kemenag Makassar, kepada Bendahara Kemenag Makassar, H Saidiman, membenarkan adanya pemotongan tersebut. Namun menurutnya, pemotongan itu adalah untuk pajak penghasilan.
"Memang ada pemotongan, tapi sebenarnya bagi saya itu buka pemotongan, tapi untuk pajak. Pemotongan itu berlaku bagi golongan III dan golongan IV. Bagi golongan III sebesar 5 persen dari total yang diterima, golongan IV sebesar 15 persen. Setahu saya, ini berlaku bagi semua pegawai dan instansi," terangnya.
Ia juga mengakui, jika masalah tunjangan kinerja yang baru pertama kali diterima di Kemenag Makassar ini, belakangan ini memanas dibicarakan. Namun demikian, sampai saat ini belum ada yang pernah menyampaikan langsung masalah ini kepada dirinya, selaku bendahara.
"Ini memang agak memanas di teman-teman pegawai. Tapi belum pernah ada yang menyampaikan langsung kepada saya mengenai hal ini," ujarnya.
Saidiman menjelaskan, mengapa sampai masalah tukin ini terasa di Bimmas, sebab menurutnya, anggaran Bimmas dari pusat kurang. Dirinya mengaku tidak tahu menahu berapa kekurangannya dan mengapa sampai anggaran untuk Bimmas kurang. "Masalah kekurangan itu saya tidak tahu menahu. Itu ukuran pusat," tandasnya.
Sementara itu, mengenai masalah adanya informasi, yang menyebutkan, jika pernah terjadi jumlah anggaran yang ditanda tangani berbeda dengan yang diterima, Saidiman mengaku, dirinya mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah yang tertera.
"Kalau mengenai masalah itu, saya keluarkan sesuai dengan yang diteken. Tapi uang itu diantar orang, keluarganya salah seorang pejabat di Kemenag ini. Jadi saya tidak tahu menahu mengapa sampai berbeda yang diteken dengan yang diterima," bebernya. (tim)


==========================================

>>>>>>>>> Grafis


Dugaan Masalah di Kemenag Makassar:
- Dugaan pemotongan tunjangan kinerja antara Rp200 ribu sampai Rp500 ribu per orang
- Dugaan pemotongan SPPD
- Alasan tidak jelas, alasan yang beredar, untuk pembayaran listrik Kantor Kemenag
- Dugaan pemotongan ATK di KUA Makassar
- Tak dapat dikonfirmasi langsung ke Kepala Kemenag Makassar, karena sementara Umrah

Reaksi Kakanwil:
- Janji akan ditindak tegas dan diproses sesuai dengan hukum

Penjelasan Bendahara Kemenag:
- Pemotongan itu untuk pajak, golongan III 5 persen dan golongan IV 15 persen
- Pemotongan pajak sangat terasa di Bimmas karena anggarannya Bimmas dari pusat kurang
- Soal dugaan pemotongan ATK di KUA Makassar, yang dikeluarkan di bendahara sama dengan yang tertera
- Bendahara menyebutkan jika uang ATK KUA itu diantar keluarga pejabat Kemenag

*( Sumber: Diolah dalam berita