Daftar Mata Uang Online, Free

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
Latest Posts

Monday, November 10, 2014

Catatan Perjalanan Direktur Malindo di Sulbar (4-selesai); Jokowi akan Kirim 2.000 Orang ke Malindo


Catatan Perjalanan Direktur Malindo di Sulbar (4-selesai)
Jokowi akan Kirim 2.000 Orang ke Malindo

Program agroindustri pangan yang dikembangkan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat perhatian Presiden Jokowi. Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Masyarakat Lokal Indonesia (Malindo), sebagai mitra Pemprov Sulbar dalam pengembangan tersebut, dipercaya untuk mengembangkan program agroindustri pangan ini di Indonesia.

Laporan: Abd Rauf

Sebagai tindak lanjut dari hasil ekspose, Presiden Jokowi usai mendengar penjelasan Direktur Malindo H Sakaruddin, langsung memerintahkan menterinya untuk merespon tawaran pengembangan program tersebut.
Salah satu bentuk respon tersebut, adalah akan mengirim sekitar 2.000 orang, utamanya dari kalangan masyarakat yang tergolong miskin, dari 10 kabupaten/kota se Indonesia untuk dilatih agroindustri pangan di LPTTG Malindo, Luwu Utara.
Selain itu,
"Pak Presiden berjanji akan mengirim 2.000 orang dari 10 kabupaten/kota se Indonesia, ke Malindo. Ini sebagai salah satu inovasi kompensasi subsidi BBM. Mereka akan mengirim atas nama kementerian," ujar Sakaruddin.
Selain itu, presiden juga telah memerintahkan kementerian teknis terkait, untuk mendukung pemasaran produk agroindustri pangan ini, sampai pada pasar ekspor.
Untuk saat ini, produk Sulbar, telah dieskpor ke beberapa negara, seperti ke China, Malaysia, dan Afganistan, dalam bentuk tortila setengah jadi. Harganya antara 6-10 dolar per kg.
"Khusus di Sulbar, telah ada 800 orang telah dilatih di Malindo, menyusul 1.500 orang nanti. Gubernur telah membuat rakyat terharu. Kita ingin secara nasional merasakan ini," tandas kandidat bupati Lutra ini. (**)
read more...

Sunday, November 09, 2014

Catatan Perjalanan Direktur Malindo di Sulbar (3); Presiden Tertarik, Sakaruddin Dipanggil ke Rapat Kabinet


Letihnya 7 jam menunggu untuk 7 menit bertemu Presiden Jokowi terbayar dengan respon yang diperlihatkan presiden. Ekspose Direktur LPTTG Malindo, H Sakaruddin, berhasil membuat Presiden Jokowi tertarik. Salah satu bukti ketertarikannya, setelah eskpose, Presiden Jokowi langsung memanggil Sakaruddin untuk hadir di rapat kabinet kerja di Jakarta nanti.

Laporan : Abd Rauf

Mendengar penjelasan Sakaruddin terkait program Agroindustri Pangan (AIP) di Sulawesi Barat (Sulbar), Presiden Jokowi terlihat manggut-manggut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampak tertarik dengan konsep yang ditawarkan Sakaruddin.
Setelah mendengar penjelasan program AIP di Sulbar dan beberapa daerah yang telah bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Masyarakat Lokal Indonesia (Malindo) yang berkedudukan di Luwu Utara, Sulsel, Presiden Jokowi langsung memanggil Sakaruddin untuk hadir di rapat kabinet di Jakarta.
"Saya kira ini bagus sekali. Saya tunggu di rapat kabinet kerja di Jakarta nanti," ujar Jokowi, usai ekspose, kepada Sakaruddin, Kamis 6 November 2014, di ruang VVIP Bandara Mamuju.
Sakaruddin mengaku, sangat puas dengan respon Presiden Jokowi. Ia mengaku akan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan itu, guna daerah yang telah menjadi mitra Malindo selama ini, utamanya Pemprov Sulbar.
Kandidat Bupati Luwu Utara yang disebut-sebut kuat ini, mengaku, jika alasan dirinya diundang untuk eskpose di Sulbar karana Malindo sudah 11 tahun bergerak di bidang agroindustri di bidang pangan.
Selain itu, Sakaruddin menjelaskan, saat ini Sulbar telah mempunyai produk agroindustri, yang diberi nama Tortila To Mandar, yang dibuat dari bahan baku, jagung, rumput laut, ikan, kelapa, dan pisang (Jaripas).
"Lima macam bahan baku ini sangat mudah didapati. Dengan program ini, telah mampu menyerap tenaga kerja sekitar 15 ribu orang, yang terdiri dari penghasil bahan baku, pengrajin, dan pedagang," tandasnya. (*/bersambung)
read more...

Saturday, November 08, 2014

Catatan Perjalanan Direktur Malindo di Sulbar (2); Ekspose 7 Menit, Hasilkan Rp7 M



Setelah protokoler kepresiden memberikan waktu 10 menit untuk ekspose Progam Agroindustri Pangan di depan Presiden Jokowi, Direktur Malindo H Sakaruddin merasa lega dan bertekad memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

Laporan: Abd Rauf

Bertemu dengan presiden terbilang sangat susah. Harus sabar menunggu dan menyesuaikan jadwal presiden yang sangat padat.
Rombongan Malindo, yang mendapat waktu bertemu khusus Presiden Jokowi, harus menunggu sekitar 7 jam.
Mulai dari Kamis 6 November pagi, sekira pukul 08:00 wita, tiba di tempat ekspose, ruang VVIP Bandara Mamuju, menunggu sampai sekira pukul 15:00 wita, baru bisa bertemu dengan presiden.
Waktu menunggu 7 jam hanya untuk waktu 7 menit bertemu untuk ekspose program agroindustri pangan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Namun waktu 7 menit tersebut berhasil dimanfaatkan Sakaruddin untuk meyakinkan Presiden Jokowi, bahwa program agroindustri tersebut benar-benar bagus dan meyakinkan untuk mengembangkan daerah, serta menyejahterahkan masyarakatnya.
Setelah mendengar presentase Sakaruddin, yang juga merupakan tim pakar Pemprov Sulbar, Presiden Jokowi langsung membantu sekitar alat unit finishing agroindustri sebanyak 20 paket seharga Rp350 juta per paket.
Waktu 7 menit tersebut berhasil mendapatkan bantuan sekitar Rp7 miliar untuk Pemprov Sulbar, yang akan diberikan lewat APBN.
"Dengan adanya bantuan tersebut, maka akan bisa meningkatkan produksi Tortila To Mandar, yang merupakan program agroindustri pangan Pemprov Sulbar. Dengan demikian, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya alat tersebut, maka bisa menaikkan nilai tambah dari bahan baku diatas 200 persen," ujar Sakaruddin. (*/bersambung)
read more...

Friday, November 07, 2014

Catatan Perjalanan Direktur Malindo di Sulbar (1); Hampir Batal, Akhirnya Diberi Waktu Ekspose 10 Menit


Lelahnya perjalanan sekitar 10 jam dari Palopo ke Mamuju, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan mengendarai Toyota Alphard, terbayar setelah bertemu khusus dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Laporan: Abd Rauf

Selasa 4 November 2014, sekira pukul 16:00 wita, rombongan berangkat dari Palopo menuju ke Mamuju. Dengan lanju kendaraan diatas 100 km/jam, rombongan Lembaga Pelatihan Teknologi Tepa Guna (LPTTG) Malindo, tiba Rabu 5 November 2014, sekira pukul 01:00 wita.
Rombongan tiba dan langsung menginap di Hotel Srikandi, tempat yang memang disiapkan khusus Gubernur Sulbar, Drs Anwar Adnan Saleh, untuk rombongan Malindo.
Direktur LPTTG Malindo, H Sakaruddin, dipanggil khusus ke Mamuju, untuk melakukan ekspose di depan Presiden Jokowi, pada kunjungan kerjanya ke Mamuju, Kamis 6 November 2014.
Sakaruddin diminta ekspose oleh Gubernur Sulbar, karena selain telah menjadi mitra Pemprov Sulbar, Sakaruddin juga sebagai tim pakar Pemprov Sulbar.
Ekspose ini terkait Program Pengembangan Agroindustri Pangan di Sulbar. "Kita diterima di Sulbar karena, dari lima daerah di Indonesia yang mengembangkan agroindustri, Sulbar salah satu provinsi yang mengandalkan agroindustri pangan, dan termasuk daerah paling eksis di Indonesia di bidang agro Industri," ujar Sakaruddin.
Sesuai jadwal yang disampaikan Gubernur Sulbar, Sakaruddin akan ekspose Rabu 5 November malam, namun karena kunjungan presiden molor sampai Kamis 6 November, maka jadwal ekspose pun harus molor.
Agenda ekspose di depan Presiden Jokowi ini hampir batal. Pasalnya, pihak protokoler keprisedenan mengaku waktu presiden sangat sedikit di Sulbar. Hanya meninjau tiga titik, setelah itu langsung terbang ke Kendari.
Kamis pagi, presiden bersama menteri dan rombongan tiba di Mamuju dengan memakai pesawat kepresidenan. Sorenya, langsung beranjak ke Kendari dengan agenda blusukannya.
Karena padatnya, protokoler mengaku presiden tidak cukup waktu untuk mendengarkan ekspose soal agroindustri pangan tersebut. Atas perjuangan dan karena keinginan gubernur Sulbar, maka akhirnya diberi waktu 10 menit bertemu, di ruang VVIP Bandara Mamuju, sebelum beranjak ke Kendari.
Kalau sebelum berangkat ke Mamuju dijanji bisa bicara 15 menit di depan presiden, namun pada kenyataannya, hanya diberi waktu 10 menit. Itupun saat ekspose, berlangsung hanya sekira 7 menit. Namun waktu bicara 7 menit tersebut berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Sakaruddin. (*/bersambung)
read more...

Monday, October 13, 2014

Konflik Dipicu Penegakan Hukum yang Lemah; Prof Lauddin: Pelaku Harus Ditangkap dan Diadili

Konflik Antar Warga di Lutra Dipicu Penegakan Hukum yang Lemah
* Prof Lauddin: Pelaku Harus Ditangkap dan Diadili

MASAMBA -- Bentrok antar warga di dua kampung, yaitu Kopi-kopi dan Karangkarangan, di Kecamatan Bonebone Kabupaten Luwu Utara, Sabtu 11 Oktober 2014 malam, mengakibatkan sedikitnya 17 rumah dibakar, kandang ternak, dan juga mobil. Diantaranya yang terbakar tersebut adalah rumah mantan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara.
Melihat hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, yang juga tokoh asal Luwu Utara, Prof Dr H Lauddin Marsuni SH MH, mengungkapkan, bentrok antar warga di Kabupaten Luwu Utara, sudah dapat dikatakan sebagai kegiatan rutin, atau peristiwa biasa.
"Terlepas dari apa yang menjadi penyebab bentrok antar warga tersebut, saya selaku pakar hukum menilai bahwa, suatu perbuatan yang berulang, baik bentuk, berulang sifat, dan berulang akibat hukumnya, adalah perbuatan pidana, dan penegak hukum, terutama kepolisian wajib bertindak tegas," tandasnya, melalui rilisnya, Minggu 12 Oktober 2014.
Ketegasan aparat keamanan ini dimaksudkan agar pelaku bentrok antar warga tersebut, tidak mengulangi perbuatannya, dan orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Selanjutnya, dimaksudkan agar warga di sekitar lokasi kejadian bentrok antar warga terlindungi, terayomi, dan terlayani kepentingan hukumnya, yakni ketertiban, keamanan, dan kenyamanan beraktivitas.
"Penegakan hukum bagi pelaku bentrok antar warga adalah merupakan pembelajaran bagi masyarakat dalam kerangka menghargai dan menghormati hak asasi manusia, hak privat warga dan hak sipil warga negara," jelasnya.
Bentrok antar warga yang berulang, kata dia, walau lokasi atau tempat yang berbeda, baik dalam kabupaten yang sama, dan dalam provinsi yang sama, dapat dianggap sebagai kegagalan oleh penyelenggara kekuasaan negara, yaitu pemerintah daerah dan kepolisian.
"Perdamaian yang ditempuh oleh kepolisian atas pelaku bentrok antar warga, sesungguhnya suatu cara penegakan hukum yang melanggar hukum," tegasnya.
Dijelaskannya, pelanggaran hukum yang dimaksud adalah, kerugian yang timbul akibat bentrokan bukan hanya menimpa pelaku bentrok, akan terapi masyarakat luas, sedangkan perdamaian hanya diikuti oleh para pelaku bentrokan.
"Selanjutnya, pelanggaran hukum yang lain, adalah bentrokan antar warga yang menimbulkan kerugian harta benda, hilang nyawa seseorang, dan hilang ketenteraman masyarakat adalah perbuatan atau tindak pidana umum, bukan delik aduan, sehingga penyelesaiannya harus ditempuh melalui proses hukum, atau proses peradilan, caranya pelaku ditangkap, pelaku ditahan, pelaku diadili, dan pelaku dipenjarakan," tandas Direktur Lauddin Institut ini.
Menurutnya, karena pemerintah daerah dan kepolisian gagal dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, itu juga berarti bahwa kepolisian melanggar undang-undang tentang kepolisian.
"Bagi masyarakat yang mengalami kerugian, baik kerugian material maupun kerugian inmateril (rasa aman), dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pemerintah daerah dan atau kepolisian, melalui upaya hukum yang dikenal dengan istilah 'callssic action," imbuhnya.
Pusat studi hukum konstitusi, pusat studi hukum dan pemerintahan atau Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo, secara institusi dituntut untuk memberikan bantuan, dukungan dan pendampingan kepada warga masyarakat di Tana Luwu, dalam rangka mencari keadilan, terutama bagi warga masyarakat yang mengalami kerugian akibat bentrok antar warga tersebut.
"Selaku tokoh masyarakat dan pakar hukum, saya menghimbau kepada pemerintah daerah dan kepolisian, agar tidak segan minta bantuan kepada TNI dalam rangka memberantas, dan mengakhiri bentrok antar warga. Kedua, aparat kepolisian diminta untuk menangkap, menahan dan melakukan proses hukum bagi pelaku bentrok antar warga tersebut.
"Kepada pihak kejaksaan, kiranya bisa pro aktif membangun komunikasi dengan penyidik kepolisian untuk melakukan penuntutan bagi pelaku bentrokan. Bagi lembaga peradilan dan hakim, kiranya dapat bersinerga dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan sanksi kepada pelaku bentrok antar warga, yang setimpal dengan kerugian masyarakat," harapnya.
Bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lanjut Lauddin, kiranya dapat membantu penegak hukum untuk mengungkap latar belakang terjadinya bentrok antar warg, mengungkap identitas pelaku bentrok antar warga, dan mendukung penegakan hukum oleh penegak hukum.
"Kata kuncinya adalah, tangkap, tahan, adili, dan penjarakan pelaku bentrokan yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum," tegas mantan rektor Unanda Palopo ini. (*)

read more...

Saturday, October 11, 2014

Tawaran Solusi Konflik Antar Kelompok di Lutra; Polisi Harus Tegas, Ini Bukti Kegagalan Bupati

* Legislator Hanura Prihatin Konflik Antar Kelompok
Polisi Harus Tegas, Bukti Kegagalan Bupati

Wahyuddin M Nur

Konflik antar warga di wilayah Luwu Raya, khususnya di Luwu Utara (Lutra), kian hari kian memprihatinkan. Ada sedikitnya 14 titik yang sering bentrok. Hampir setiap hari terjadi tawuran atau konflik antar kelompok. Konflik antar warga ini sudah berlangsung lama. Namun belakangan ini, semakin marak terjadi dan memprihatinkan. Namun sayangnya, belum ada solusi yang dapat meredam konflik tersebut.
Melihat kondisi tersebut, yang saat ini terus membara di sejumlah titik di Luwu Utara, anggota DPRD Provinsi Sulsel, Wahyuddin M Nur, mengaku prihatin dengan masalah yang ada di daerah pemilihannya (dapil).
Ia mengaku, hal ini harus mendapat perhatian serius dari semua kalangan, khususnya dari pihak aparat keamanan dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lutra.
Menurutnya, solusi yang paling sakti untuk meredam konflik adalah ketegasan penegak hukum dalam menjalankan proses hukum yang ada.
"Polisi harus tegas dalam menjalankan proses hukum kepada semua pelaku bentrok atau tawuran. Jangan melihat siapa dia. Meski dia keluarga pejabat atau siapapun itu, harus ditindak tegas. Harus menjalani proses hukum sampai ke pengadilan," ujarnya.
Sebab, lanjut legislator Partai Hanura ini, jika ini diproses sesuai dengan hukum tanpa ada kenal kompromi, maka konflik ini akan terkikis. Sebab para pelakunya sudah diamankan.
"Saat ini, kalau Kapolres mengaku telah melakukan tindakan tegas dengan perintah tembak ditempat, pertanyaan sekarang adalah sudah berapa pelaku bentrok ini diproses hukum sampai ke pengadilan," tandasnya.
Mantan anggota DPRD Palopo ini mengaku, jika semua pelaku bentrok ini, terutama para provokatornya, harusnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sebab ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Bentrok ini berdampak kepada aktifitas masyarakat menjadi terganggu, utamanya jika tawuran terjadi di jalan poros.
Ini berdampak besar bukan hanya terhadap perekonomian, tapi punya efek domino atau multiplier effect.
Untuk itu, lanjut ketua DPC Partai Hanura Palopo ini, bagi Pemkab Lutra harus memberikan perhatian serius. Maraknya konflik antar kelompok yang berujung tawuran ini, juga menjadi bukti Pemkab, utamanya bupati, gagal memimpin daerahnya. Sebab tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada masyarakatnya.
"Saya rasa, ini adalah bagian dari kegagalan bupati. Jadi saya berpendapat, jika hal ini terus menerus berlanjut, bupati tidak pantas lagi maju di Pilkada Lutra selanjutnya," tandasnya.
Mengenai penyebab dari maraknya bentrok antar kelompok ini, Wahyuddin mengaku jika hal itu belum jelas. Masih samar. Masih perlu pengkajian untuk mencari masalah utamanya.
"Masih perlu kita kaji, apakah karena persoalan banyaknya pemuda yang menganggur, atau karena masalah miras, dan atau sebab lain," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolres Lutra, AKBP Hery Marwanto SH, mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik di Lutra. Namun hingga kini belum juga redam. Menurutnya, hal ini sudah menjadi culture masyarakat. Sehingga sangat sulit diberantas.
Sementara Bupati Lutra Arifin Junaidi, pernah menegaskan jika camat dan lurah yang daerahnya tak bisa meredam konflik, diancam akan dicopot dari jabatannya. Sementara bagi kades akan ditinjau ulang. Ia juga sudah merasa gerah akan maraknya bentrok di wilayahnya. Arjuna juga telah meminta kepada polisi agar pelaku bentrok ditembak ditempat saja.
Diantara konflik di Luwu Utara adalah antara, warga Desa Pongko, Luwu dengan warga Desa Pompaniki, Lutra. Desa Buangi/Tarue dengan Warga Trapedo Jaya/Salulaiya, di Kecamatan Sabbang.
Antara Warga Desa Salulemo/Padang dengan Warga Desa Baebunta/Kariango, di Kecamatan Baebunta. Dan masih banyak lagi titik atau lokasi bentrok yang sering terjadi. (*)
read more...

Friday, October 10, 2014

Upaya Meredam Konflik Antar Kampung di Lutra; Berbagai Cara Telah Dilakukan, Kapolres Perintahkan Tembak Ditempat

* Upaya Meredam Konflik Antar Kampung
Berbagai Cara Telah Dilakukan, Kapolres Perintahkan Tembak Ditempat



Kapolres Lutra, AKBP Hery Marwanto

Konflik antar kampung dan antar kelompok pemuda di Luwu Utara bagai benang kusut yang sulit terurai. Konflik seakan menjadi kebutuhan di beberapa titik di Luwu Utara. Hampir setiap saat, terjadi tawuran antar kelompok pemuda terdengar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meredam konflik. Namun sampai saat ini masih tetap saja terjadi.

Liputan: Abd Rauf

Kapolres Luwu Utara, AKBP Hery Marwanto SH, saat ditemui di Mapolres Palopo, Senin 22 September 2014, menceritakan upayanya dalam meredam konflik antar kelompok pemuda di Lutra.
Ia mengaku, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik. Namun karena menurutnya, hal itu sudah menjadi culture atau telah mebudaya, maka hal itu sangatlah sulit untuk diredam.
"Kalau mau diceritakan, upaya kami untuk meredam konflik antar warga di Lutra, sudah sangat banyak. Berbagai upaya telah kami lakukan. Mulai dari melakukan tudang sipulung atau mabbulo sibatang, sampai pada merangkul tokoh adat dan tokoh pemuda," ujarnya.
Saat ini, kata dia, pihaknya telah membuatkan surat pernyataan warga atau para orangtua di wilayah yang sering terjadi bentrok, tentang kesiapannya bersama-sama meredam konflik. Jika tidak, maka siap ditindak tegas.
"Pasca penandatanganan surat pernyataan itu, tetap saja terjadi bentrok. Namun saat itu, kami langsung memburu mereka. Sebab perintah saya, jika perlu, silahkan tembak pelaku bentrok. Dengan catatan harus sesuai dengan protap. Pelaku yang diburu tersebut sampai saat ini belum kembali," kata dia.
Kalau persoalan penindakan pelaku, sudah ada beberapa pelaku yang telah ditindak. Namun demikian, pihaknya mengaku, dalam penegakan hukum, jika masih bisa diselesaikan di tingkat desa, masih mau damai dengan aturan yang di desa, hukum adat, maka masih diserahkan penyelesainnya kepada para pemangku di desa.
"Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan, baru bawa ke kami untuk diproses secara hukum. Namun bagi pelaku bentrok, saat ini akan kami tindak tegas. Tindak tegas itu sudah berarti bisa tembak ditempat, atau penindakan tegas lainnya," tandasnya.
Hery mengaku, persoalan bentrok di Lutra tersebut sudah seperti membudaya. Sehingga berbagai upaya yang dilakukannya masih tetap belum mampan. "Makanya, kalau ada yang mendesak saya untuk menyelesaikan bentrok, saya maunya berikan kami solusi bagaimana mengatasi konflik ini. Sebab berbagai upaya telah kami lakukan, namun belum juga mampan," ujarnya. (*)
read more...